Megawati dan Basuki Tjahaja Purnama
Perkara yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini masih dalam proses hukum. Karena itu Polri dan pemerintah berharap masyarakat menanti putusan atas proses hukum yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai unjuk rasa lanjutan yang meminta Ahok dipenjara bisa memecah belah bangsa. Mega mengingatkan Indonesia merdeka berkat kerja bersama dan dibangun atas dasar perjuangan.
Baca Juga: Kapolri: Rencana Aksi 2 Desember Memuat Agenda Tersembunyi dan Bukan Lagi Urusan Ahok
"Pada saat pertemuan tadi Ibu Mega juga mengingatkan bahwa negara Indonesia dibangun dengan perjuangan panjang. Kita mengalami pasang naik dan pasang surut di masa lalu, ada berbagai konflik," ungkap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar No. 27, Jakarta Pusat, Minggu (20/11), dilansir merdeka.
Menurut Hasto, Megawati berharap konflik seperti masa lalu tidak terjadi kembali di era pemerintahan Jokowi-JK. Jika konflik terjadi maka yang merasakan dampaknya adalah masyarakat.
"Rakyat yang sengsara, Indonesia yang menderita. Untuk itulah, semangat musyawarah harus kita ke depankan dan komitmen ke jalur hukum betul-betul kita ke depankan karena kita adalah negara hukum," kata Hasto.
Seperti diketahui, beberapa ormas berencana akan menggelar aksi untuk mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi akan digelar tanggal 26 November dan 2 Desember.
0 komentar:
Posting Komentar